Header Ads

Header ADS

DPRD Solo Tandatangani Penolakan Proyek Siloam

Anggota DPRD Solo Muhammad Amin (PAN) dan Ardiyanto (Gerindra), pada Jumat (2/9), menandatangani pernyataan penolakan pembangunan proyek Siloam. Meski dilakukan secara pribadi dan sebagai bagian dari anggota masyarakat, kedua anggota DPRD ini menyatakan dukungan mereka terhadap warga Kratonan untuk menolak pembangunan Siloam di Solo.

Sejumlah elemen Muslim juga menyatakan dukungan penolakan pembangunan Siloam. Lembaga dan elemen Muslim itu adalah Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jateng, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Jamaah Ansharus Syariah (JAS), Majelis Mujahidin, FUI Klaten, FUI Karanganyar, FKAM, Hisbah, Arimatea, Brigade Al Ishlah, Pemuda Pasar Kliwon, Forum Komunitas Warga Kratonan (FKWK), ISAC, FOSIKOM dan Komunitas Nahi Mungkar Surakarta (KONAS).  

Aksi damai diawali dengan pembacaan Surat Terbuka kepada Presiden Jokowi dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiyatmo oleh Sekjen DSKS Ustadz Tengku Azhar, Lc. Selanjutnya orasi disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar Al Fatah dari DDII, Cak Rowi (JAS), Ustadz Bony Azwar (Majelis Mujahidin) dan Rofi’i (FKWK).

Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Solo Teguh Prakosa berjanji akan meminta menghentikan pembangunan Siloam. Sementara itu Dokumen Amdal dari Pemkot yang menjadi salah satu rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menyebutkan, selain Rumah Sakit juga akan dibangun Hotel, Sarana Pendidikan dan Fasilitas Penunjang. “Kita minta Wali Kota Solo tanggap dan bijak, sebaiknya segera menghentikan pembangunan Siloam oleh PT Manyala Harapan karena ada persoalan administrasi yang berbeda antara IMB dengan Data Ketua DPRD,” tegas Humas Aksi DSKS, Endro Sudarsono.  

Sebelumnya pada 19 Agustus lalu Forum Warga Kratonan Surakarta (FWKS) menolak pembangunan hotel, sekolah dan rumah sakit internasional (RS Siloam) di Jalan Honggowongso. Menurut Endro Sudarsono, Wali Kota lebih memproses izin dan aspirasi investor asing daripada mengakomodasi aspirasi warga Kratonan. Setidaknya 69 warga Kratonan telah menandatangani pernyataan penolakan atas pembangunan hotel, sekolah dan RS Siloam tersebut.

Alasan lain penolakan tersebut, Endro mengungkapkan, karena lahan 5.000 meter persegi dengan bangunan 30 lapis ke atas itu berada di kawasan padat penduduk dan padat lalu lintas. Dan, itu sangat berpotensi mengganggu lingkungan. Proyek yang oleh warga dinilai sarat untuk kepentingan asing itu, kata Endro, juga berdampak negatif terhadap kerusakan tanah di sekitar, pencemaran air dan udara. Berdampak buruk pula bagi kesehatan masyarakat, mengingat terdapat sebuah SMA swasta dan dua SD Negeri dengan ribuan siswa yang akan menghirup udara kotor dalam kesehariannya.

Proyek ini, masih ujar Endro, memaksa warga untuk mendengarkan bisingnya mesin pembangunan RS Siloam yang memakan waktu kurang lebih 30 bulan. Dikatakan, pembangunan dengan 2-3 lantai ke bawah akan mengganggu ketersediaan air untuk masyarakat.

Karena itu, terang Endro, proyek ini akan berdampak besar pada keberadaan tenaga kerja, alat dan transportasi berat bagi kepadatan lalu lintas, termasuk mengganggu Kegiatan Belajar-Mengajar di sekolah terdekat.[www.salam-online.com]  





Diberdayakan oleh Blogger.